Terbetik

Komentar

Masih Soal Mobil Dinas

Kepala Daerah Beri Izin, LBH Nilai Pembangkang

padangmedia.com , Jumat, 02 Agustus 2013 22:09 wib

PADANG - Terkait adanya beberapa Kepala Daerah di Sumatera Barat yang secara terbuka   memberikan izin penggunaan kendaraan dinas untuk lebaran,  LBH menilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap semangat pemberantasan korupsi.

Wakil Direktur LBH Sumbar, Era Purnama Sari mengatakan, kendaraan dinas merupakan kendaraan milik negara yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pejabat pemerintahan. Penggunaanya sudah diatur secara jelas baik dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Ia menambahkan, aturan tersebut tegas menyatakan bahwa kendaraan dinas hanya dapat digunakan pada hari kerja kantor untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi, serta  hanya dapat digunakan di dalam kota. Sedangkan, penggunaan keluar kota harus atas izin tertulis  pimpinan  instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

"Artinya penggunaan kendaraan dinas di luar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik lebaran," katanya dalam siaran pers yang diterima padangmedia.com, Jumat  (2/8).

Mengutip Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas secara tegas, Era menyebut penggunaan kendaraan dinas untuk lebaran, termasuk membeli bensin dengan menggunakan anggaran kantor adalah perbuatan korupsi.

 Hal ini semestinya menghentikan perdebatan tentang penggunaan kendaraan dinas atas alasan apapun. Oleh karena itu, DPRD provinsi dan DPRD setiap kabupaten/kota sejalan dengan himbauan Menteri Dalam Negeri agar mengawasi penggunaan mobil untuk mudik lebaran harus segera menyikapi dan memanggil kepala daerah nakal yang melakukan pembangkangan penggunaan kendaraan dinas, melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap kepala daerah yang memberikan izin penggunaan kendaraan dinas untuk lebaran tersebut.

"Agar tidak terjadi preseden buruk yang dikhawatirkan akan diikuti oleh kepala-kepala daerah diberbagai kabupaten kota lainnya,"katanya.  

Lebih lanjut Era mengungkapkan, demi tegaknya hukum dan pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari korupsi dibutuhkan komitmen bersama dari aparatur penegak hukum dalam menindak abdi negara (PNS) atau pejabat pemerintahan yang menggunakan kendaraan dinas untuk lebaran. "Jangan sampai, kekecewaan masyarakat pada tahun 2012 kembali terulang ditahun berikutnya,"ujarnya.

 Di tahun 2012, LBH Padang telah melaporkan 2 kepala daerah kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dengan laporan dugaan korupsi terkait izin pejabat di bawah kekuasaannya untuk menggunakan mobil dinas guna kepentingan mudik lebaran.

Tapi sayang, keluh Wakil Direktur LBH Sumbar ini, laporan tersebut tidak pernah ditanggapi serius oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat hingga saat ini.  

"Merefleksi itu maka diminta kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk serius melakukan penegakkan hukum dengan menindak  tegas kepala daerah ataupun pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran terutama terhadap kepala daerah yang secara terbuka telah memberikan izin penyalahgunaan kendaraan dinas," tukasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Padang, dalam hal ini Walikota Fauzi Bahar salah satu Kepala Daerah yang mengizinkan mobil dinas dipakai saat lebaran oleh jajarannya.

Menjawab hal ini, Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, kebijakan Walikota Padang terkait izin menggunakan mobil dinas untuk lebaran tetap dibolehkan. "Ini sifatnya kebijakan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dengan alasan yang jelas untuk kesejahteraan pegawai dan penyelamatan asset daerah," imbuhnya.

Mahyeldi juga menyebut ini sebagai kebijakan Kepala Daerah Kota Padang "Sudah dipertimbangkan, jika hal ini disalahkan KPK kita siap dengan konsekwensinya,"tegasnya.(der)

Berita Terkait