Jumlah Pemilih Secara Nasional 174.410.453 orang

padangmedia.com , Sabtu, 02 Agustus 2008 00:00 wib
PADANG – Berdasarkan pemutakhiran data pemilih sementara yang dilaksanakan oleh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), total perkiraan jumlah pemilih pada Pemilu legislatif secara nasional yang akan memberikan suaranya adalah sebanyak 174.410.453 orang. “Data itu masih bisa bertambah dan berkurang berdasarkan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan PPS. Diharapkan tanggal 8 - 14 Agustus mendatang DPS (Daftar Pemilih Sementara) sudah disahkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh PPS,” ungkap Prof. DR.H.A.Hafiz Anshary AZ,MA Ketua KPU saat membuka Konsultasi Regional Wilayah Sumatera, Sabtu (2/8) di Pangeran Beach Hotel Padang. Selain diumumkan kepada masyarakat, kata Hafiz, hendaknya DPS juga sudah digandakan dan diberikan kepada setiap perwakilan partai politik peserta Pemilu 2009. Setelah itu, hasil pemutakhiran data disampaikan PPS kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 10 Oktober mendatang. “DPT tidak dapat diubah lagi kecuali terjadi perubahan status pemilih antara lain meninggal dunia, pemilih sipil menjadi petugas TNI/Polri. Sedangkan pemilih tamnahan dapat diberlakukan karena sesuatu hal seperti tugas belajar atau karena profesi seperti pilot dan diplomat. Karena mereka harus memberikan suaranya di TPS lain. Bagi mereka dapat meminta kepada PPS atau KPU kabupaten/kota untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih tambahan 3 hari sebelum hari pemungutan suara,” papar Hafiz. Sesuai dengan UU No. 10/2008, pasal 21, menyangkut jumlah kursi di daerah pemilihan, Hafiz menyebutkan jumlah kursi untuk DPR adalah 560 kursi. Sedangkan untuk DPRD propinsi ditetapkan sedikitnya 35 kursi dan maksimal 100 kursi. Jumlah kursi anggota DPRD di kabupaten dan kota paling banyak 50 kursi dan setidaknya 20 kursi. Seluruh partai politik, kata Hafiz yang akan mencalonkan anggota DPR, DPRD propinsi dan kabupaten haruslah melalui tahapan prasayarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon. Dilanjutkan dengan verifikasi kelengkapan administrasi dan pengawasan atas verifikasi kelengkapan tersebut. (nit)
Berita Terkait