KPU dan Komnas PA

Sepakat Cegah Eksploitasi Anak Dalam Kegiatan Politik

padangmedia.com , Rabu, 13 Februari 2013 19:35 wib

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mendorong Konsensus bersama dengan Partai Politik (Parpol) untuk tidak melibatkan Anak-anak dalam kegiatan kampanye. KPU dan Komnas PA bersepakat mencegah eksploitasi anak untuk kegiatan politik.

Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik didampingi komisioner KPU Juri Ardiantoro dan Hadar Nafis Gumay dihadapan Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait, Sekjen Komnas PA Samsul Ridwan dan Ketua Dewan Pembina Seto Mulyadi mengatakan akan mendorong konsensus bersama dengan partai politik untuk tidak melibatkan anak pada kegiatan politik tersebut.

“ Nanti kita fasilitasi pertemuan KPU, Bawaslu, Komnas PA dan Parpol peserta pemilu. Kita dorong lahirnya konsensus bersama dengan parpol untuk tidak melibatkan anak-anak saat kampanye. Setelah itu kita keluarkan surat edaran dengan kelompok sasaran KPU di daerah dan partai politik peserta pemilu,” kata Husni saat menerima audiensi Komnas PA di ruang kerjanya, Rabu (13/2).  

Husni berharap kerjasama KPU dengan Komnas PA dapat dikembangkan dalam bentuk pembuatan modul dan melaksanakan pendidikan politik untuk anak. Dia juga meminta masukan-masukan dari Komnas PA terkait dengan rencana pengaturan kampanye partai politik di media massa.

Saat ini kata, Husni, pihaknya sedang menyiapkan draf peraturan bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “Mohon nanti Komnas PA memberikan masukan kira-kira klausul apa yang harus ditambahkan dalam peraturan tersebut sehingga anak terlindungi dari ekploitasi politik,” paparnya.

Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menyambut baik tawaran KPU. Dia berharap dengan adanya larangan penggunaan anak dalam kegiatan kampanye, tidak akan ada lagi kegiatan kampanye yang menelan korban pada anak-anak.

Catatan Komnas PA, pelibatan anak-anak dalam kegiatan politik pada pemilu 2004 telah menelan korban sebanyak 6 orang dan 4 orang anak meninggal pada pemilu 2009. “Pemilu 2009 terjadi di Sulawesi Barat. Panggung roboh dan menimpa anak-anak. Akibatnya 4 orang meninggal,” bebernya.

Aris menegaskan perlindungan anak dalam kegiatan politik sudah tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 (a) menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Pasal 87 dengan tegas menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda seratus juta rupiah.

Aris membeberkan bentuk-bentuk eksploitasi anak pada kegiatan kampanye pemilu 2009. Mulai dari iming-iming uang, kaos atribut, konsumsi, dan ikut konvoi kendaraan bermotor. “Menurut saya ini bukan pendidikan politik tetapi eksploitasi anak,” tegasnya.

Seto Mulyadi atau yang akrab dipanggil dengan Kak Seto mengatakan anak-anak memang membutuhkan pendidikan politik tetapi harus lewat dunia mereka bukan dunia orang dewasa. “ Pendidikan politik untuk anak bisa kita lakukan dengan dongeng, menyanyi dan menggambar. Jangan mereka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang menggambarkan kekerasan,” ujarnya.

Menurut Kak Seto pelibatan anak pada kegiatan politik orang dewasa justru akan kontraproduktif dengan keinginan untuk memberikan pendidikan politik kepada mereka. “Pas di lokasi kampanye ada yang jatuh, mereka terinjak-injak akhirnya mereka benci dengan politik,” ujarnya.

Husni mengakui KPU punya kewenangan terbatas dalam mengatur pelaksanaan kampanye. Yang paling mungkin, kata Husni, mendorong konsensus dengan parpol untuk mencegah penggunaan anak pada kegiatan kampanye. (feb/*)

Berita Terkait