Terbetik

LBH Padang

Pengusaha Diimbau Patuhi UMP

padangmedia.com , Selasa, 29 Januari 2013 15:32 wib

PADANG - Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumatera Barat tahun 2013 telah ditetapkan sebesar Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Ketetapan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Sumatera Barat No. 562-781-2012 tertanggal 6 November 2012.

UMP tahun ini mengalami kenaikan sebesar 17 persen dari tahun 2012 yang hanya sebesar Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menurut LBH Padang yang disampaikan Deddi Alparesi selaku Koordinantor Divisi Pendampingan Kasus dan Paralegal, dengan ditetapkannya UMP Propinsi Sumatera Barat tahun 2013 ini memberi harapan bagi pekerja/buruh.

"Selama ini, hak-hak pekerja masih sering dilanggar dan diabaikan oleh perusahaan," ujar Deddi, Selasa (29/1).

LBH mencatat,  terdapat 54 kasus pelanggaran hak - hak normatif pekerja atau buruh di Sumatera Barat sejak 2010 sampai tahun 2012. Jumlah korban sebanyak 417 orang, baik pelanggaran UMP, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Tunjangan Hari Raya (THR) maupun pelanggaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Setidaknya, dari 287 perusahaan di Kota Padang dengan jumlah pekerja/buruh sekitar 8.542 orang, hampir 30 persen pekerjanya yang didominasi outsourching belum menerima upah sesuai UMP. 

"Oleh karena itu, untuk mencegah semakin meningkatnya pelanggaran hak-hak normatif pekerja atau buruh di Sumatera Barat selama tahun 2013, LBH Padang perlu mengingatkan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk konsisten menjalankan UMP tahun 2013 ini.  Sehingga, tidak ada lagi kasus yang menambah daftar panjang pelanggaran hak-hak normatif pekerja/buruh di Sumatera Barat," tambahnya.

Pelanggaran UMP oleh perusahaan dapat diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 90 ayat (1) menyatakan 'Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum'.

Selanjutnya, dalam Pasal 185 yang menyatakan 'Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 90 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak empat ratus juta rupiah'.

Beberapa desakan yang disampaikan LBH Padang adalah sebagai berikut; Mendesak seluruh Pengusaha di Sumatera Barat untuk membayar upah Buruh sesuai UMP Sumatera Barat tahun 2013 sebesar Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 

Kemudian, mendesak Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Propinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk melakukan pengawasan terhadap pembayaran upah sesuai UMP tahun 2013. Sekaligus menindak tegas oknum pengusaha yang terindikasi tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar UMP Sumatera Barat (der)

Berita Terkait