PERWAKILAN BPK RI DI PADANG

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda Diserahkan

padangmedia.com , Rabu, 16 Juli 2008 00:00 wib
PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi Sumbar menggelar sidang paripurna istimewa sekaitan dengan penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2007. Paripurna yang berlangsung Rabu (16/7) itu, selain diikuti anggota DPRD Sumbar juga dihadiri oleh Wakil Gubenrur Sumbar Marlis Rahman, seluruh bupati dan walikota se Sumbar, Ketua DPRD kabupaten kota, BUMN dan BUMD, Kepada Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemprov Sumbar. Paripurna dibuka dan langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Leonardy Harmainy. Disampaikan Leonardy, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara dibentuk suatu banda pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Nantinya, hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPRD. “Dalam Undang-undang No 15/2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara dikatakan bahwa tanggung jawab hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada DPR sedangkan hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan daerah diserahkan pada DPRD,” jelas Leo. Ditambahkan Leo, Pasal 31 ayat 1 UU No 17/2003 pasal 298 permendagri no. 13 /2006 dinyatakan guberur menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah kepada DPRD yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Perwakilan BPK RI di Padang, Maulana Gultom menyerahkan kepada 3 orang perwakilan yang mewakili kabupaten kota di Sumbar yaitu Bupati Solok Selatan, Bupati Pasaman dan Walikota Pariaman. (musfah)
Berita Terkait