Kepala Desa Madobag Terpilih Tak Punya SK

padangmedia.com , Senin, 23 Februari 2009 00:00 wib
MADOBAG - Meski hampir enam bulan terpilih sebagai Kepala Desa Madobag yang baru, tapi Fransiskus Samapopoupou (28) tak kunjung mendapatkan SK, sehingga tak bisa dilantik. Warga resah karena pemerintahan berjalan tanpa kejelasan dan rawan konflik. Fransiskus memenangi pemilihan Kepala Desa Madobag September 2008. Dia mendapat 289 suara atau 36,6 persen dari 1.220 warga yang memiliki hak pilih. P4KD ((Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa) Desa Madobag menetapkan kemenangan Fransiskus melalui musyawarah yang juga melibatkan para saksi di TPS-TPS tanggal 2 September 2008. P4KD yang terdiri dari Yohannes Laddi (ketua), Paulus (sekretaris), Matheus (bendahara), dan Donatus Samapopoupou, Daniel, Lauren, serta Y Nang (anggota) sepakat menetapkan kemenangan Fransiskus setelah melihat perolehan suaranya yang jauh melebihi kandidat lain. Pemilihan Kepala Desa Madobag diikuti oleh 5 kandidat yakni Antonius Sanambaliu dari Ugai, Johannes Beukok dari Ugai, Robertus Sakulok dari Rogdog, Laurensius Sanggeak dari Rogdog dan Fransiskus Samapopoupou dari Madobag. Teknis pemungutan suara dilakukan di 4 TPS. Jumlah pemilih terdaftar 1.220. Suara sah 711, suara tidak sah 509. ""Fransiskus itu menang mutlak, kandidat lain ada yang cuma dapat 6 suara," kata Donatus Samapopoupou (30), anggota P4KD Madobag. Tak kunjung keluarnya SK pengangkatan Fransiskus sebagai Kepala Desa Madobag sangat meresahkan warga. "Nasib kepala desa kami jauh lebih buruk daripada Kepala Desa Muntei atau Saibi Samukok, karena SK mereka telah keluar, sedangkan kepala desa kami tak punya SK sama sekali, sehingga tidak jelas duduk tegaknya," kata Donatus yang kebetulan sesuku dengan Fransiskus. Donatus mempersoalkan masalah ini bukan hanya karena dirinya terlibat dalam P4KD, atau karena sesuku dengan Fransiskus. "Kepedulian saya pada jalannya pemerintahan di Madobag, tanpa kepala desa terpilih, yang kami pilih bersama, tidak mungkin pemerintahan bisa berjalan dengan baik, apalagi gara-gara hal ini kepala desa yang lama merasa masih berhak dengan gaji kepala desa atau jabatannya, padahal masa jabatannya sudah habis," kata Donatus. "Setahu saya, kepala desa terpilih harus sudah dilantik paling lama 3 bulan setelah terpilih, itu Peraturan Bupati, bukan bisa-bisa saya saja," tambah dia. Donatus menyesalkan alasan yang didengarnya dari Wabup Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet bahwa SK akan dikeluarkan setelah pemilu legislatif April 2008, sekalian pelantikannya. "Alasan itu kurang kuat, karena bupati dan wakil bupati atau kepal a bagian tata pemerintahan kan tidak sibuk menyiapkan pemilu, yang sibuk kan KPUD. Bulan Desember 2008, Januari atau Februari 2009 ini kan agak kosong, kenapa tidak dilantik saja kepala desa ini?" gugatnya. (ran/puailiggoubat)
Berita Terkait